SISTEM EKONOMI INDONESIA
3.1PENGERTIAN SISTEM
Pada dasarnya sebuah system adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk dalam sebuah sistem dapat berupa orang-orang banyak atau masyarakat , untuk suatu system sosial atau system kemasyarakatan ; makhluk-makhluk hidup benda alam , untuk suatu system kehidupan atau system lingkungan ; barang atau alat , untuk suatu system peralatan ; data, catatan , atau kumpulan fakta, untuk suatu system ; atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.
Keserasian hubungan antar subjek (antarobjek) termasuk bagian atau syarat sebuah system karena ,sebagai suatu”organisasi”, setiap system tentu mempunyai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang akan dijadikan petunjuk apakah system itu dapat berjalan/dijalankan,sehingga pada gilirannya kelak akan dapat dinilai apakah tujuan yang diinginkan oleh system itu akan tercapai atau tidak. Guna membentuk dan memelihara keserasian itu maka diperlukan kaidah atau norma-norma yang harus dipatuhi.
Kaidah atau norma tersebut adalah aturan dan peraturan , baik yang tertulis maupun tidak tertulis . contohnya : aturan-aturan dalam suatu system kekerabatan, peraturan-peraturan dalam suatu system politik atau pemerintahan.
Setiap system – jika diuraikan lebih rinci – pada dasar nya selalu mempunyai atau dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari cirinya. Sebaliknya, setiap sistem pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar ke mana ( bersama dengan beberapa sistem lain ) mengiduk. Selanjutnya perlu disadari , seringkali suatu sistem tidak ( tidak bisa ) berdiri sendiri , melaikan terkait dengan sistem lain.
Kesadaran pada suatu sistem itu sering berkaitan , itu perlu . Kesadaran demikian dapat menghindarkan kita dari perangkap kepicikan , yakni memandang sesuatu secara tegar hanya berdasarkan tinjauan sempit sebuah bidang .
3.2Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi.
Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat . Ia merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat disuatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah Negara akan berjalan mulus jika ( baca: jika dan hanya jika ) lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tujuan seperti :
v Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi,
v Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya,
v Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
3.3Kapitalisme dan Sosialisme
Secara garis besar, didunia ini pernah dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomis kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Prinsip ‘’keadilan’’ yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah ‘’setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya’’. Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai ‘’pengamat’’ dan ‘’pelindung’’ perekonomian.
Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi di klaim sebagai milik Negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip ‘’keadilan’’ yang dianut oleh sistem ekonomi sosialis ialah ‘’setiap orang menerima imbalan yang sama’’. Kadar campur tangan pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi : what(apa yang harus di produksi), how(bagaimana memproduksinya), dan for whom (untuk siapa di produksi).
Diantara kedua sistem ekonomi tersebut,terdapat sebuah sistem lain yang merupakan ‘’campuran’’ antara keduanya, dengan berbagi variasi kadar dominasinya, dan juga dengan berbagai variasi nama atau istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh Negara-negara berkembang atau Negara-negara dunia ketiga.
3.4Persaingan Terkendali
Ditinjau berdasarkan sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis.
Pengendalian yang dimaksud misalnya ialah dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi. ( DNI ).dalam terminology teori mikroekonomi, atau ditinjau dari segi pengelolaan ekonomi, Indonesia tidak sepenuhnya menyadarkan perekonomian pada mekanisme pasar. Dalam beberapa hal , pemerintah turut bermain dalam perekonomian . Peran sebagai stabilisator dan dinamisator ini dimainkan baik oleh lembaga-lembaga departemental( instansi teknis ) pemerintah maupun melalui badan-badan usaha milik Negara.
Ketidak-kapitalis-an dan ketidak-sosialis-an sistem ekonomi Indonesia (masing-masing dalam pengartiannya yang murni) terlihat pula dalam perilaku, norma dan etika yang berlangsung atau berlaku dimasyarakat.
3.5Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam perorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan factual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejaran, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini – persisnya sekitar lima tahun terakhir terhitung ketika buku ini di tulis- kita dapat menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat liberal dan kapitalisme.
4. PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN , dan STRUKTUR EKONOMI.
4.1 KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
Arti pendapatan nasional secara sempit adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas pendapatan nasional adalah dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) ; atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP); Produk National Neto (PNN) atau Net National Product(NNP); atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI) tadi.
4.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
Penghitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan Produk Domestik Bruto itu sendiri, sebagaimana dikethui dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi , (2) pendekatan pendapatan , (3) pendekatan pengeluaran.
Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah atau suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Sedangkan menurut pendekatan pendapatan , PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi diwilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Adapun menurut pendekatan pengeluaran , PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (2) pembentukan modal tetap domestic bruto dan perubahan stok (3) pengeluaran konsumsi pemerintah serta (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi imopor) , dalam jangka waktu setahun.
Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga Negara Indonesia yang dihasilkan di (diterima dari) luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga Negara asing yang dihasilkan di (diperoleh dari) Indonesia.
PDB dan PNB serta PNN sebagaimana dijelaskan di atas merupakan PDB dan PNB serta PNN atas dasar pasar, karena didalamnya masih tercakup unsur pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto ialah jumlah seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah subsidi yang diberikan pemerintah.
4.1.2 Metode Penghitungan Pertumbuhan Riil
PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu Negari. Dalam hal ini ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu (1) metode revolusi (2) metode ekstrapolasi (3) metode deflasi.
Metode revolusi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbaharui (updating) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya . sedangkan metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relative yang sesuai (indeks harga X 1/100).
4.1.3 Metode Perhitungan Nilai Tambah
Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara , yaitu (1) metode deflasi ganda (2) metode ekstrapolasi langsung (3) metode deflasi langsung, dan (4) metode deflasi komponen pendapatan.
4.2 PENDAPATAN NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pendapatan nasional (PN dalam arti sempit national income, NI) Indonesia pada tahun 1993, menurut taksiran Biro Pusat Statistik, sebesar Rp. 6,8 triliun. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), untuk tahun yang sama masing-masing Rp. 139,6 dan Rp.133,4 triliun.
4.3 PENDAPATAN PER KAPITA DAN KEMISKINAN
Pertumbuhan ekonomi yang untuk angka angka diatas dihitung berdasarkan pembentukan nilai riil produk domestic bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro.
4.4 STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
4.4.1 Tinjauan Makro-Sektoral
Dilihat secara makro-sektoral (berdasarkan kontribusi sector-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestic bruto) perekonomian Indonesia – yang hingga tahun 1990 masih agraris- kini sudah berstruktur industrial.
4.4.2 Tinjauan Lain
Pergerseran struktur ekonomi secara makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spesial. Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal orde baru hingga pertengahan dasarwarsa 1980-an perekonomian Indonesia berstruktur elastis. Pemerintah atau Negara, dengan BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengemabilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan.
Struktur ekonomi yang elastis dan sentalistis, berkaitan erat. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasinya adalah karena, sebagai sebuah Negara berkembang, kira baru memulai proses panjang perjalanan pembangunan. Dalam kondisi it, diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikan etatis; sekaligus dibutuhkan pemerintah pusat yang kuat, sehingga menjadikan sentralisasi. Namun demikian patu dicatat, sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap kedua struktur ekonomi yang etatis dan sentralistis ini mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi ekonomi kian besar akhir-akhir ini.
4.5 KONSEP-KONSEP PENDAPATAN KEMBALI
Gugatan terhadap konsep konvensional perhitungan pendapatan nasional mulai muncul dalam sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Februari 1983, lalu semakun galak ketika berlangsung sebuah konferensi lain di Brussels pada awal juni 1995. Intinya, konsep pendapatan nasional harus dimodifikasikan , dikoreksi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang dimaksud dihitung dengan konsep gross domestic product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environumental Cost), maka secara sederhana GDP-yang- dimodifikasikan dapat dirumuskan sebagai :
Modified GDP = Conventional GDP – Environmental Cost
Alias
GDP.mod = GDP – EC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar